Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana

Beberapa peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang menjadi rujukan operasional Jurnal Aceh:

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik
• Peraturan Komisi Informasi mengenai standar layanan informasi publik
• Peraturan terkait Pelindungan Data Pribadi yang menjamin keamanan data pengguna layanan

Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah

Selain peraturan nasional, operasional Jurnal Aceh juga didasarkan pada peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang spesifik mengatur tentang pengelolaan informasi publik di Provinsi Aceh:

Prinsip-Prinsip Hukum yang Dianut

Dalam menjalankan fungsinya, Jurnal Aceh berpedoman pada prinsip-prinsip hukum keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan:

1. Maksimal Terbuka, Minimal Tertutup

Prinsip ini menegaskan bahwa informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Pembatasan hanya dilakukan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jurnal Aceh menerapkan prinsip ini dengan mempublikasikan sebanyak mungkin informasi sambil tetap melindungi informasi yang sifatnya rahasia atau dikecualikan.

2. Akurat dan Tidak Menyesatkan

Setiap informasi yang dipublikasikan melalui Jurnal Aceh harus akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Proses verifikasi dan validasi yang ketat dilakukan untuk memastikan kualitas informasi. Apabila terdapat kesalahan informasi, koreksi akan segera dilakukan dan dipublikasikan dengan transparan.

3. Mudah Diakses dan Cepat

Informasi publik harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap orang. Jurnal Aceh menyediakan platform yang user-friendly dengan berbagai fitur pencarian dan navigasi yang memudahkan pengguna menemukan informasi yang dibutuhkan. Permintaan informasi ditangani dengan cepat sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam regulasi.

4. Itikad Baik

Baik penyelenggara maupun pengguna informasi publik harus beritikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Jurnal Aceh melayani setiap permintaan informasi dengan profesional dan tidak diskriminatif. Sebaliknya, pengguna juga diharapkan menggunakan informasi untuk tujuan yang konstruktif dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh.

5. Proporsional

Pemberian informasi harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Dalam hal terdapat informasi yang dikecualikan, pengecualian tersebut harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih besar.

Kewajiban Badan Publik

Sebagai bagian dari badan publik, Jurnal Aceh memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, antara lain:

• Menyediakan Informasi Publik: Menyediakan, memberikan, dan menyebarluaskan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.
• Membangun Sistem Informasi: Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien.
• Membuat Pertimbangan Tertulis: Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
• Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi: Menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
• Menyediakan Informasi Berkala: Mengumumkan informasi publik secara berkala tanpa diminta, terutama informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi

Masyarakat sebagai pemohon informasi memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:

Hak Pemohon Informasi:

• Mengajukan permintaan informasi publik
• Mendapatkan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu
• Mengajukan keberatan apabila permintaan ditolak atau tidak ditanggapi
• Mendapatkan perlindungan hukum dalam proses permohonan informasi

Kewajiban Pemohon Informasi:

• Mengisi formulir permintaan informasi dengan benar dan lengkap
• Menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh
• Menghormati hak privasi dan kerahasiaan sesuai dengan peraturan

Kategori Informasi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, informasi publik dikategorikan menjadi:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses publik, seperti informasi tentang profil lembaga, program dan kegiatan, laporan kinerja, laporan keuangan, data statistik, dan informasi lain yang berkaitan dengan layanan publik.

2. Informasi yang Wajib Diumumkan Serta Merta

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum harus diumumkan segera kepada publik, seperti informasi tentang bencana alam, wabah penyakit, atau gangguan layanan publik penting.

3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi yang harus tersedia dan dapat diakses kapan saja diperlukan, seperti daftar informasi publik, hasil keputusan, kebijakan yang mengikat publik, dan prosedur pelayanan.

4. Informasi yang Dikecualikan

Informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan, dan/atau kepentingan perlindungan, seperti informasi yang dapat membahayakan negara, informasi pribadi, dan rahasia jabatan.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, tersedia mekanisme penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi keberatan kepada atasan pejabat pengelola informasi, mediasi melalui Komisi Informasi, dan ajudikasi oleh Komisi Informasi. Jurnal Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan setiap sengketa dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.